Jakarta
Pemerintah memperluas cara pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian layanan digital dari luar negeri. Kali ini, bank dan perusahaan teknologi finansial (fintech) ikut dilibatkan untuk memungut pajak dari konsumen.
Kebijakan ini dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Namun, pemerintah menegaskan aturan tersebut bukan pajak baru. Produk dan layanan digital dari luar negeri yang menjadi objek PPN memang sudah dikenakan pajak. Hanya cara memungutnya yang berubah.
Selama ini, dalam kondisi tertentu, konsumen harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri. Melalui sistem baru ini, pemungutan pajak bisa dilakukan langsung melalui lembaga pembayaran yang ditunjuk pemerintah.