Jakarta
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membatasi pemegang izin usaha pertambangan untuk melibatkan anak usaha maupun afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara tanpa seizin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 365.K/MB/01/MEM.B/2026.
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan kekayaan sumber daya alam tidak hanya menghasilkan investasi dan penerimaan negara, tetapi juga melahirkan kekuatan ekonomi baru dari daerah-daerah penghasil tambang.