Jakarta
Pemerintah bakal mencabut hak guna usaha (HGU) sejumlah perusahaan perkebunan terkait kebakaran hutan dan lahan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan ada 11 perusahaan yang direkomendasikan Kabareskrim Polri untuk dicabut HGU-nya terkait persoalan kebakaran lahan.
"Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," ujar Nusron dalam konferensi pers evaluasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan pemegang hak guna usaha dikutip dari YouTube Kemenko Polkam, Senin (9/11/2026).
Sebelas perusahaan tersebut berada di Kalimantan. Meski begitu, Nusron tidak merinci nama perusahaan terkait karhutla, dia hanya menyebutkan inisial perusahaan.