Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merespons fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Kemenkes menyebut tengah mengkaji penguatan kebijakan pengendalian vape, termasuk kemungkinan melarang total peredarannya.
Respons tersebut disampaikan menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL).
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Aji Muhawarman menekankan pihaknya mengapresiasi perhatian MUI terkait perlindungan kesehatan masyarakat dari bahaya vape, terutama pada kelompok anak-anak dan remaja. Fatwa tersebut dinilai dapat memperkuat upaya melindungi generasi muda dari dampak buruk penggunaan rokok elektrik.